BANDA ACEH — Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026, yang seharusnya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik bersenjata melalui MoU Helsinki 2005, justru diwarnai kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Ketegangan dilaporkan meningkat setelah muncul pengibaran bendera Bulan Bintang di tengah rangkaian kegiatan. Massa dan aparat kemudian terlibat bentrokan. Sejumlah laporan menyebut aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa setelah situasi semakin tidak terkendali.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi tepat pada momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Dari Zikir dan Doa, Berubah Menjadi Ketegangan
Rangkaian kegiatan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebelumnya diisi dengan doa, zikir dan penyampaian aspirasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh.
Namun, memasuki siang hari, situasi berubah menjadi tegang. Laporan di lapangan menyebut terjadi aksi saling berhadapan antara massa dan aparat hingga akhirnya bentrokan pecah.
Pengibaran Bulan Bintang menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian dalam peristiwa tersebut. Sejumlah laporan juga menyebut adanya aksi massa di sejumlah lokasi pemerintahan setelah kericuhan di kawasan masjid.
Bukan Sekadar Persoalan Bendera?
Kericuhan ini menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan dalam perjalanan perdamaian Aceh selama 21 tahun?
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memiliki peran penting dalam proses perdamaian Aceh, mengingatkan agar capaian perdamaian selama dua dekade tidak terganggu. JK juga menyampaikan bahwa peristiwa tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Pandangan tersebut penting menjadi bahan pertimbangan agar situasi tidak dibaca secara tergesa-gesa sebagai tanda kembalinya konflik Aceh.
Pemerintah dan Aparat Diminta Tidak Terpancing
Di tengah situasi yang memanas, seluruh pihak perlu menahan diri. Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Aceh perlu mengedepankan komunikasi dan dialog.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga mengajak masyarakat menjaga kedamaian setelah kericuhan dalam peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Peristiwa ini semestinya menjadi alarm untuk memperkuat perdamaian, bukan alasan untuk membuka kembali luka lama.
Aceh Jangan Kembali Terjebak Konflik
Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan perdamaian. Karena itu, setiap bentuk ketegangan harus disikapi secara hati-hati.
Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat Aceh, sementara masyarakat juga perlu menjaga agar penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi tindakan kekerasan atau perusakan simbol negara.
21 tahun perdamaian bukan sekadar angka. Itu adalah perjalanan panjang yang dibayar mahal oleh masyarakat Aceh.
Karena itu, semua pihak memiliki tanggung jawab menjaga agar Aceh tetap damai, Indonesia tetap utuh, dan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog serta mekanisme hukum yang berlaku.
Aceh Bergejolak? Ya, situasinya memang memanas. Tetapi apakah Aceh kembali menuju konflik? Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian. Yang pasti, peristiwa 15 Agustus 2026 merupakan peringatan serius bahwa perdamaian membutuhkan perawatan dan keadilan yang terus-menerus.
