Pemkab Maros Disorot, Dinilai Lebih Fokus Event Ketimbang Persoalan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Bukti

Maros,Sulsel – Pemerintah Kabupaten Maros kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik tajam datang dari Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, Rizal, yang menilai pemerintah daerah lebih fokus pada kegiatan seremonial dan event dibandingkan penanganan persoalan sosial yang terjadi di lapangan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Rizal menyebut sejumlah persoalan krusial yang hingga kini dinilai belum mendapatkan perhatian serius. Mulai dari persoalan Jembatan Pakere, konflik akses jalan di kawasan Pesantren Darul Istiqomah, hingga penataan tata ruang fasilitas umum (fasum) yang dinilai semrawut.

banner 325x300

“Banyak persoalan nyata di tengah masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas, namun terkesan dikesampingkan. Sementara pemerintah justru terlihat lebih aktif pada kegiatan-kegiatan seremonial,” tegas Rizal.

Ia juga menyoroti maraknya dugaan bangunan ilegal atau “bangunan siluman” yang berdiri tanpa kejelasan perizinan. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan oleh pemerintah daerah.

“Penataan tata ruang tidak berjalan maksimal. Bangunan-bangunan tanpa izin bermunculan dan seolah dibiarkan. Ini harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya.

Rizal menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya berdampak pada ketertiban tata kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, seperti yang saat ini terjadi pada polemik akses jalan dan akibat hal itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kabupaten Maros yang dirilis oleh statistik dinilai sangat memprihatikan.

Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Maros agar segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam kegiatan seremonial. Persoalan sosial harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.

Sorotan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani secara maksimal. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Maros terkait kritik yang dilontarkan tersebut.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *