Simbang, 17 April 2026 — Ketimpangan prioritas anggaran di Kabupaten Maros kembali disorot tajam. Di tengah megahnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang disebut-sebut menelan anggaran hibah miliaran rupiah, nasib Jembatan Pakere justru kian memprihatinkan tanpa kejelasan perbaikan.
Jembatan Pakere yang menghubungkan Desa Tanrte dan Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, merupakan akses vital bagi masyarakat. Namun hingga kini, kondisi infrastruktur tersebut dibiarkan tanpa kepastian, seolah bukan menjadi kebutuhan mendesak.
Sekretaris Jenderal DPP LANTIK, Yhoka Mayapada, secara tegas mengkritik keras kebijakan anggaran tersebut. Ia menilai pemerintah daerah gagal menempatkan skala prioritas, bahkan cenderung mempertontonkan ketimpangan yang mencolok.
“Ini ironi yang nyata. Di satu sisi, anggaran hibah untuk MTQ digelontorkan besar-besaran dengan kemasan seremonial, namun di sisi lain jembatan yang menjadi urat nadi masyarakat justru diabaikan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk ketidakpekaan terhadap kebutuhan rakyat,” tegas Yhoka kepada awak media, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, kegiatan MTQ memang memiliki nilai religius dan sosial, namun tidak seharusnya mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak, seperti infrastruktur penghubung antar desa.
“MTQ selesai dalam hitungan hari, tapi dampak jembatan rusak dirasakan masyarakat setiap hari. Ini soal keberpihakan. Pemerintah jangan lebih sibuk membiayai panggung seremoni daripada memastikan keselamatan dan aktivitas warga berjalan normal,” lanjutnya.
Yhoka juga menyinggung dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran MTQ, yang semakin memperkuat kekecewaan publik di tengah terbengkalainya Jembatan Pakere.
“Kalau anggaran besar bisa digelontorkan untuk kegiatan yang sifatnya sementara, kenapa untuk jembatan yang jelas-jelas dibutuhkan justru tidak ada kejelasan? Publik berhak curiga ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran ini,” ujarnya.
DPP LANTIK mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk segera membuka secara transparan penggunaan dana hibah MTQ, sekaligus menetapkan langkah konkret dan terukur untuk perbaikan Jembatan Pakere.
“Jangan sampai pemerintah terkesan lebih peduli pada pencitraan daripada keselamatan rakyat. Kami akan terus kawal dan tidak segan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan,” pungkas Yhoka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai kepastian perbaikan Jembatan Pakere maupun klarifikasi rinci soal penggunaan anggaran MTQ.
Tim Redaksi
